Selasa, 29 Januari 2013

Petunjuk Teknis Pendirian BUMDes

DRAF PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2010 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAPTAR ISTILAH I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Peranan BUMDes dalam Perekonomian Desa 1.3. Pengertian BUMDes 1.4. Tujuan Pendirian BUMDes II. LANDASAN HUKUM III. TATA CARA PENDIRIAN BUMDes 3.1. Prinsip Pendirian BUMDes 3.2. Tata Nilai Pendirian BUMDes 3.3. Tahapan Pendirian BUMDes 3.4. Permodalan BUMDes IV. KELEMBAGAAN BUMDes 4.1. Struktur Organisasi BUMDes 4.2. Tata Kelola BUMDes 4.3. Proses Tata Kelola (Good Corporate Governance) BUMDes 4.4. Rencana Pengembangan BUMDes 4.5. Rekrutmen dan Pemberhentian Pengelola BUMDes 4.6. Rapat-Rapat BUMDes V PENGEMBANGAN USAHA BUMDes 5.1. Perencanaan Usaha BUMDes 5.2. Proses Penyusunan Perencanaan Usaha BUMDes 5.3. Pengembangan Usaha BUMDes DAFTAR ISTILAH 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, 3. Bupati adalah Bupati di Provinsi Riau, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Provinsi Riau, 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di Provinsi Riau, 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 7. .Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 9. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Des adalah adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, 12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa, 13. Keputusan Kepala Desa adalah pelaksanaan Peraturan Desa, 14. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) adalah suatu Lembaga / Badan Perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, 15. Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, 16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, 17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. 18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, 19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, 20. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 21. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sebagai akibat dari misi diatas, pemerintah juga merubah fungsinya dari penyedia menjadi fasilitator, regulator dan koordinator untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu strategi dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sejak 1993 pemerintah telah membuat program IDT (Instruksi Presiden untuk pengembangan Desa Tertinggal) guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan tertinggal, yang selanjutnya diikuti program P3DT di tahun 1995 untuk mendukung dan meningkatkan implementasi IDT. Program P3DT mempunyai tujuan utama membangun sarana di pedesaan tertinggal. Kemudian pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan program PPK (sekarang PNPM Mandiri) yang pada dasarnya merubah tingkat pembangunan dari tingkat desa ketingkat kecamatan. Program ini memfokuskan pada penyediaan dana berputar (revolving block grants) dengan menggunakan lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat. Paralel dengan konsep pembangunan pedesaan dan program pengentasan kemiskinan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda), Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah membuat reformasi organisasi untuk menitikberatkan ketersediaan panduan pembangunan, supervisi dan pelatihan. Tugas tersebut merupakan implementasi empat fungsi birokrasi yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan jaringan usaha. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri. Untuk itu, membangun desa mandiri membutuhkan perekonomian yang mapan sehingga mampu memenuhi sendiri kebutuhan yang paling pokok. Desa mandiri juga dicirikan oleh adanya kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, dan pendapatan masyarakat cukup. Konsep pembangunan desa harus dimulai dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Perencanaan Desa merupakan dokumen dasar untuk mengintegrasikan seluruh kebutuhan pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Rencana pembangunan disusun dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penyusunan RPJM-Des adalah agar desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka waktu menengah. RPJM-Des berisikan: kondisi umum desa, Visi dan Misi Desa, Peta Permasalahan dan Potensi, Prioritas masalah dan pilihan-pilihan tindakan, dan rencana tindak lanjut kegiatan pembangunan. RPJM-Des ditetapkan sebagai peraturan desa. RPJM-Des disusun secara partisipatif dengan metoda Community Action Plan (CAP) melalui pelibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam desa tersebut. Fasilitasi dan pendampingan sangat diperlukan dalam proses penyusunan RPJM-Des untuk mendorong dan menjamin partisipasi penuh seluruh komponen masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kesepakatan. Pilar pokok pembangunan desa adalah peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Penekanan pada tiga pilar ini merupakan langkah awal untuk mengkondisikan pembangunan desa agar menjadi desa yang mandiri dan otonom. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pedesaan bertujuan agar masyarakat mampu membangun dirinya sendiri, menggali potensi diri dan lingkungannya untuk meraih kesempatan ekonomi, politik, dan menempatkan diri dalam lingkungan sosial yang lebih baik. Ketidakmampuan membangun kapasitas diri mengakibatkan masyarakat pedesaan tertinggal dan terjerat dalam lingkaran kemiskinan, dan sulit untuk keluar dari jeratan tersebut, karena ketidakmampuan membangun kapasitas generasinya. Rendahnya kapasitas masyarakat berdampak pada kondisi kemiskinan multidimensional yaitu kemiskinan “martabat” yang mencakup rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat (voicelessness) akibat rendahnya pendidikan; ketidakberdayaan (powerlessness) karena rendahnya pendidikan dan tingkat keterampilan, sehingga tidak berdaya untuk meraih peluang-peluang ekonomi, sosial dan politik dalam kehidupannya. Pemberdayaan ekonomi dalam pembangunan pedesaan diharapkan dapat menciptakan diversifikasi usaha produktif sehingga dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja di perdesaan, terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis off-farm dan industri serta jasa berskala kecil dan menengah (non-farm) sesuai dengan potensi desa. Dengan demikian akan berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan. Pemantapan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta kelembagaan sosial-ekonomi pedesaan dalam mendorong kemajuan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pola pengelolaan lembaga ini berbentuk korporasi yang dapat menangani seluruh kepentingan masyarakat, mulai dari penyediaan modal, penyediaan sarana produksi, pengelolaan alat dan mesin pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran produksi, serta mengembangkan usaha lainnya (off farm dan non farm) sesuai dengan potensi dan perkembangan desa. BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari sektor hulu (up-stream) sampai ke sector hilir (down-stream) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa. Dengan demikian, BUMDes yang professional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonom. Pendirian dan pengembangan BUMDes sebagai upaya konsolidasi perekonomiam pedesaan berorientasi pada kebutuhan dan potensi desa, dan memprioritaskan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarkat seperti pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesbilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa. Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola memalui BUMDes adalah sumberdaya pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengolahan hasil (industri pedesaan), pemasaran, dan lain- ain, serta usaha-usaha yang belum optimal dieskplorasi. Pendirian dan pengembangan BUMDes di pedesaan dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri. Pembentukan BUMDes akan menjadi instumen pembentukan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal pembentukan kegiatan-kegatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang berorientasi pada self sufficient dan kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dengan tersedianay PADesa maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. 1.2. Peranan BUMDes dalam Perekonomian Desa Pendekatan pembangunan pedesaan selama ini terkesan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, dan selalu diperlakukan dengan model pembangunan dengan bantuan. Pola kebijakan yang sentralistik dan seragam tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam. Konsep pembangunan melalui bantuan tidak memberdayakan, dan sebaliknya malah menciptakan kultur ketergantungan atau kultur meminta dari masyarakat pedesaan. Dasar pemikiran ini menuntut adanya upaya sistematis untuk memberdayakan dan memandirikan desa. BUMDes dari aspek ekonomi merupakan lembaga yang dapat diberdayakan menjadi basis kekuatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan. BUMDes sebagai lembaga ekonomi perdesaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan desa, namun diakui masih banyak titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong organisasi pedesaan agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. BUMDes pada dasarnya merupakan upaya konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi pedesaan. Hal-hal penting yan harus dilakukan dalam rangka penguatan lembaga BUMDes sebagai basis kekuatan ekonomi pedesaan adalah: 1. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan masyarakat pedesaan, 2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi di pedesaan agar memiliki posisi tawar yang baik dalam jaringan pasar, 3. Mengelompokkan masyarakat dalam kelompok usaha tertentu agar tercipta skala ekonomi, 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa dan lembaga desa, 5. Mengembangkan usahausaha pedesaan melalui penyediaan permodalan dengan perkreditan mikro, 6. Menjaring informasi pasar dan komunikasi pembinaan dengan pihak-pihak berwenang, dan menjaring dukungan teknologi dan manajemen dengan pihak eksternal desa. Dengan demikian, secara bertahap namun sistematis kekuatan ekonomi pedesaan akan muncul dan menuju pada kemandirian. BUMDes sebagai lembaga ekonomi milik desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui prakarsa lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara mandiri. Pendirian BUMDes bukan merupakan ide baru dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan dalam Bab VII bagian kelima agar Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Operasionalisasi pelaksanaan pendirian BUMDes, pada PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Pasal 78, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan amanat UU 32 tahun 2004 pasal 206 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, c) tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dan d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Bahkan dalam PP No. 72/2005 (turunan dari UU No. 32/2004) justru yang memperkenalkan perencanaan Desa, tetapi konsep perencanaan Desa yang dikemukakan bukanlah perencanaan otonom (self planning), melainkan perencanaan Desa sebagai bagian dari perencanaan daerah. Dalam hal ini, Desa hanya menyampaikan usulan sebagai bahagian perencanaan daerah, bukan berwenang mengambil keputusan secara otonom untuk menyusun perencanaan Desa. Hal ini disebabkan oleh Desa tidak memiliki pembiayaan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara otonom. Pengembangan bidang usaha yang akan dilaksanakan BUMDes harus diarahkan pada pengembangan usaha-usaha yang berfungsi untuk menfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikemnbagkan oleh masyarakat Desa, melindungi kepentingan umum, menfasilitsi kegiatan pelayanan publik Desa. Beberapa contoh bidang usaha yang apat dilaksanakan oleh BUMDes adalah penyediaan input dan alat oduksi, layanan keuangan (micro finance), layanan jasa sewa alat dan esin pertanian, pemasaran hasil pertanian, industri pedesaan, mengelola ampah dan pasar Desa sebagai kelanjutan dari pelayanan sosial di Desa. engembangan bidang usaha yang demikian akan menjadikan BUMDes ebagai kekuatan ekonomi baru pedesaan yang dapat menjamin esejahteraan masyarakat pedesaan. Peranan BUMDes dalam penyelanggaraan pemerintahan berfungsiuntuk menstimuli, menfasilitasi dan melindungi dan memberdayakan esejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes dibentuk dengan kepentingan untuk mendukung kegiatan ekonomi pedesaan yang menjadi hajat hidup orang banyak di Desa. BUMDes merupakan usaha milik Desa yang dikelola secara otonom oleh warga Desa, dimana keuntungan usaha BUMDes sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dialokasikan di bidang pelayanan Desa dan mendukung perkembangan BUMDes. Dengan demikian pengembangan BUMDes harus mendukung usaha ekonomi masyarakat Desa. 1.3. Pengertian BUMDes Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan BUMDes adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintahan Desa yang dikelola oleh warga masyarakat. BUMDes dimaksudkan untuk mengelola usaha usaha di pedesaan untuk menfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikemnbagkan oleh warga Desa, melindungi kepentingan umum, dan menfasilitsi kegiatan pelayanan publik Desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi perdesaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan desa melalui penguatan ekonomi perdesaan. BUMDes pada dasarnya merupakan upaya konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi pedesaan. Sebagai lembaga ekonomi milik desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan secara mandiri (prakarsa desa). BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan potensi ekonomi lokal untuk peningkatan kesejahteran ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan usaha ekonomi (Pendorong Pembangunan Ekonomi Pedesaan) dan mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal (Pemandirian Pemerintahan Desa dan Desa). UU No. 32 tahun 2004 pada pasal 213 ayat 1, menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhandan potensi desa. Kemudian Pasal 78 ayat 1, PP 72 tahun 2005 menegaskan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Berdasarkan pengertian dan ketentuan hukum yang berlaku, maka keberadaan BUMDes di Desa berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya (seperti koperasi) karena BUMDes merupakan lembaga ekonomi milik desa yang harus memberikan kontrbusi terhadap seluruh aspek pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa melalui PADes. Oleh sebab itu, setiap desa boleh mendirikan BUMDes sesuai dengan potensi setiap desa. Namun tidak menutup kemungkinan pendirian BUMDes dilakukan melalui kerjasama antar desa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendirian BUMDes bukan menjadi alat rente bagi penyelenggara pemerintahan Desa, tetapi menjadi alat penting bagi Desa untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, menjadi arena bagi warga Desa untuk bekerjasama membangun ekonomi wilayah, dan tidak menjebakkan diri pada berbagai bentuk kerjasama dengan pihak luar yang justru mengancam ekonomi Desa, khususnya lapisan bawah. Oleh sebab itu, pendirian BUMDes melalui kerjasama antar desa dimaksudkan untuk mengkonsolidasi kekuatan ekonomi masyarakat desa dengan potensi yang sama atau saling mendukung (integrated) agar tercipta skala ekonomi yang dapat mendorong kerjasama yang lebih kuat dengan pihak-pihak luar desa. Pandangan ini lebih ditujukan untuk pengembangan ekonomi wilayah yang dapat menjadi kekuatan ekonomi berbasis masyarakat yang dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Konsep-konsep ini tentunya menjadi pemikiran bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dan masyarakat dalam pendirian BUMDes. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kelembagaan BUMDes yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan desa dapat didirikan dalam dua bentuk berdasarkan cakupan wilayah kerjanya, yaitu: 1. BUMDes didirikan di setiap desa, dimana kepemilikan modalnya sebahagian besar (minimal 51%) dimiliki oleh desa itu sendiri dan wilayah kerjanya pada desa itu sendiri, dan pengaturan pengelolaan diatur oleh desa itu sendiri. 2. BUMDes didirikan melalui kerjasama antar desa atau disebut dengan BUMDes Kawasan, dimana sebahagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) desa dan wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang menjadi pemilik modal, dan pengaturan pengelolaan diatur oleh desa pemilik modal. Beberapa hal yang menjadi ciri khas BUMDes dan menjadi perbedaannya dengan lembaga ekonomi lain di pedesaan adalah: a. Didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan untuk melindungi kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat, b. Berfungsi untuk menstimulasi, menfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta mendukung kegiatan ekonomi pedesaan yang menjadi hajat hidup orang banyak, c. Dibentuk melalui proses pengambilan keputusan antar pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan wakil-wakil warga masyarakat desa, d. Merupakan usaha milik Desa yang dikelola secara otonom oleh warga Desa, e. Sebahagian besar modalnya dimiliki oleh desa, dan sebahagian kecil dapat dimiliki oleh masyarakat, atau lembaga ekonomi lain di desa, f. Keuntungan usaha BUMDes sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dialokasikan dibidang pelayanan Desa dan mendukung perkembangan BUMDes. 1.4. Tujuan Pendirian BUMDes Pengembangan kawasan dan pembangunan Desa dengan memanfaatkan sumberdaya alam sangat dibutuhkan untuk mendukung kesejahetaraan masyarakat pedesaan. Pengembangan kawasan harus melibatkan partisipasi masyarakat serta memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis dan proteksi terhadap masyarakat. Tujuan-tujuan pengembangan ekonomi kawasan dilandasi pemahaman bahwa partisipasi (akses, voice dan kontrol) merupakan prinsip dasar yang mampu membuka ruang negosiasi bagi Desa dan tercermin dalam kebijakan pembangunan. Untuk mendorong pengelolaan ekonomi pedesaan, maka BUMDes merupakan lembaga ekonomi pedesaan yang memberikan ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, pendirian BUMDes bertujuan: (1) Tujuan umum pembentukan BUMDes adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa. (2) Tujuan khusus pembentukan BUMDes adalah : a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa; b. Menciptakan kesempatan berusaha; c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan; d. Meningkatkan pendapatan asli desa; e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa; f. Memberikan kesempatan usaha; dan g. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja Pemahaman desa dengan prinsip dasar mengenai keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, maka dorongan, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, maka perlu upaya dan usaha sistematis untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pendapatan desa. Partisipasi dan perberdayaan masyarakat, pedesaan sangat diperlukan dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai kebutuhan dan potensi desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang dmiliki oleh desa dan masyarakat desa harus dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha yang berorientasi keuntungan. Agar BUMDes tidak dikuasai oleh individu-individu di pedesaan yang mempunyai modal untuk memperkaya diri, maka peran Pemerintah Desa menjadi sangat penting dalam melakukan regulasi dalam pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa harus menjadi pelindung dan pelayan masyarakat harus mengarahkan pengelolaan BUMDes yang mengedepankan praktek-praktek berusaha yang berakar nilai-nilai dan norma-dorma yang dihormati oleh masyarakat di pedesaan. BAB II LANDASAN HUKUM Pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi milik desa telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, yaitu: a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada Pasal 213 yang berbunyi : 1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa 2. Badan usaha milik desa sebagimana yang disebutkan pada ayat 3. berpedoman pada peraturan perundang-undangan 4. Badan usaha milik desa sebagimana yang disebutkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangundangan . b. PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasl 78 – 81 yaitu : Pasal 78 : 1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa,Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. 2. Pernbentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan. 3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. Pasal 79 : 1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. 2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari : a. Pemerintah Desa; b. tabungan masyarakat; c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. pinjaman; dan/atau e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. 3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Pasal 80 : 1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 81 : 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. bentuk badan hukum; b. kepengurusan; c. hak dan kewajiban; d. permodalan; e. bagi hasil usaha; f. kerjasama dengan pihak ketiga; g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 19 huruf h, yang menyebutkan bahwa: .Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) d. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Indragiri Hilir BAB III TATA CARA PENDIRIAN 3.1. Prinsip Pendirian BUMDes Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan harus difokuskan pada pengembangan lembaga ekonomi desa yang dibentuk yaitu BUMDes. Keberadaan BUMDes merupakan intervensi kelembagaan ekonomi yang menyatu dengan masyarakat pedesaan. BUMDes harus dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang mandiri untuk menunjang seluruh aktivitas pengembangan ekonomi produktif di pedesaan. BUMDes bukan milik sekelompok masyarakat, tetapi merupakan milik desa yang dikelola oleh masyarakat pedesaan secara professional dan mandiri agar memberikan manfaat bagi seluruh peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pendirian BUMDes harus memperhatikan prinsip-prinsip: a. Berbasis Lokal Pendirian BUMDes harus disesuaikan dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan masyarakat desa. Bidang usaha yang akan dilakukan harus didasarkan pada daya dukung lokal desa, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, teknologi, permodalan, pasar dan akses informasi. Usaha-usaha yang dilakukan juga harus didasarkan pada kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan, untuk menjamin peningkatan kualitas hidup seluruh warga desa. b. Pemberdayaan Prinsip pemberdayaan harus dikedepankan dalam pengembangan BUMDes, yang menempatkan masyarakat sebagai kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif dalam pembangunan ekonomi. Pendirian dan pengembangan BUMDes yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat agar BUMDes tersebut ditunjang oleh sturktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (powerful). Pentingnya pemberdayaan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi lebih efektif dalam pengembangan BUMDes, untuk menciptakan kekuatan ekonomi masyarakat dan desa yang kokoh. Prinsip pemberdayaan dalam pendirian dan pengembangan BUMDes juga dimaksudkan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekwen melaksanakan keputusan tersebut, sehingga BUMDes menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan profesional melalui usaha masyarakat dan pemerintah desa dengan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal, terutama pemerintah. c. Partisipasi Pembentukan dan pendirian BUMDes harus dilakukan secara partisipatif dan inisiatif masyarakat desa. Hal ini menjadi penting karena BUMDes harus menjadi stimulasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dan harus memberikan dampak pada peningkatan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan lebih mengetahui secara pasti dan terinci tentang semua potensi dan sumberdaya desa. Pelibatan secara aktif seluruh masyarakat pedesaan dalam pendirian dan pelaksanaan BUMDes menjadi penting untuk menggalang partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan desa. Pentingnya partisipasi karena potensi dan sumberdaya yang dikembangkan oleh BUMDes berasal dari seluruh komponen masyarakat. Partisipasi seluruh masyarakat akan menjadi kekuatan besar untuk membangun perekonomian desa secara berkesinambungan. a. Berpihak pada Masyarakat BUMDes yang didiirikan dan dikelola harus memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan, dan bermanfaat bagi seluruh proses pembangunan pedesaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat miskin. Keuntungan BUMDes harus diarahkan pada pembangunan yang melayani seluruh kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan pembangunan pedesaan lainnya. BUMDes yang didirikan bukan sebagai saingan atau mematikan usaha masyarakat yang sudah ada, namun harus menjadi lembaga ekonomi desa yang mampu memperkuat dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. b. Demokrasi Pendirian dan pengembangan BUMDes harus menerapkan prinsip demokratisasi dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Demokrasi seharusnya menjiwai pendirian dan pengelolaan BUMDes, agar dapat melayani kepentingan masyarakat pedesaan. Dengan semangat demokrasi, maka segala aktivitas BUMDes harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan pengambilan keputusannya melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian BUMDes akan menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang memiliki semangat melayani, menghormati setiap orang, menjunjung kejujuran dan harga diri, menghargai kontribusi setiap orang, mengutamakan kepentingan umum, dan tidak diskriminatif. c. Akuntabel BUMDes yang didirikan dan dikelola secara dengan taransparansi dan akuntabel. Proses dan tahapan kegiatan yang dilakukan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. d. Keberagaman Pendirian dan pengembangan BUMDes pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan guna mendorong kemampuan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, BUMDes berperan mengembangkan ekonomi produktif pedesaan yang mampu membuka lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebergaman potensi dan sumberdaya desa (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) mengimplikasikan bahwa pendirian BUMDes juga beragam sesuai dengan potensi dan sumberdaya desa tersebut. Keberagaman BUMDes ini dapat dalam hal bidang usaha, organisasi, sumber permodalan, dan lain-lain yang berkaitan. Selain prinsip-prinsip diatas, maka pendirian dan pengelolaan BUMDes juga harus mengedepankan norma dan kearipan lokal yang berlaku secara lokal di pedesaan. Pengelolaan BUMDes harus dilandasi oleh prinsip keanggotaan bagi seluruh masyarakat desa dan saling membantu. Hal ini menjadi penting untuk mencegah timbulnya penciptaan BUMDes sebagai lembaga rente pedesaan, dan mencegah penguasaan oleh sekelompok tertentu terhadap aktivitas ekonomi pedesaan. Pendirian BUMDes diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Melalui BUMDes dapat mengatur sirkulasi moneter (peredaran uang) di desa, dan bahkan menarik dana ke desa. Peredaran uang yang semakin besar di desa akan mendorong kondisi perekonomian desa yang lebih dinamis. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat desa akan semakin baik sebagai efek ganda dari perkembangan perekonomian desa. Pendirian BUMDes yang dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok usaha masyarakat pedesaan, dimana selama ini menjadi permasalahan usaha di masyarakat pedesaan adalah kepastian pasar. Masalah ini berawal dari masih lemahnya jaringan pasar yang ada dan pada gilirannya produksi yang dihasilkan masyarakat sebagian besar dikuasai para tengkolak (broker). Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan perlu adanya upaya merubah jaringan pasar secara bertahap sejalan dengan adanya penguatan kelembagaan dan penguatan permodalan. Jejaring pemasaran yang perlu dibentuk dan dikuatkan adalah jejaring pasar input (sektor hulu) dan jejaring pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat (sektor hilir). Secara grafis bentuk jejaring ekonomi yang dikoordinir oleh BUMDes adalah: 3.2. Tata Nilai Pendirian BUMDes Tata nilai pendirian BUMDes menjadi hal penting untuk menjamin terselenggaranya tujuan pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang mampu mengayomi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat secara professional dan mandiri. Tata nilai yang harus diperhatikan dalam pendirian BUMDes adalah: 1. Clean (Bersih) BUMDes yang didirikan harus dikelola secara professional dan mandiri, menghindari benturan kepentingan antar kelompok masyarakat, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola perusahaan yang baik. 2. Competitive (Kompetitif) BUMDes sebagai perusahaan desa harus mampu berkompetisi dalam skala daerah (regional) pada tingkat kabupaten dan provinsi, bahkan nasional, harus mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa melalui aktivitas ekonomi produktif yang mendukung dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat desa, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. 3. Confident (Percaya Diri) Pengelolaan BUMDes harus diyakinkan untuk mendorong dan memperkuat perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan untuk mendukung pembangunan ekonomi desa, pembangunan desa, dan menjadi pelopor pembangunan ekonomi masyarakat yang mandiri menuju perwujudan otonomi desa dan kemandirian masyarakat desa, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional. 4. Commnunity Focused (Fokus pada Masyarakat) Pengembangan usaha BUMDes harus diorientasikan pada kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan kontibusi pada pembangunan desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan desa. 5. Commercial (Komersial) Pengembangan usaha BUMDes harus menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, dengan tujuan memperoleh keuntungan. 6. Capable (Berkemampuan) BUMDes harus dikelola oleh orang-orang dan pekerja yang professional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis, berkomitmen dalam membangun kemampuan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes. 3.3. Tahapan Pendirian BUMDes Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkin atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Pendirian BUMDes sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan insiatif desa harus melalui tahapan berikut: Tahap I : Membangun kesepakan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembug desa, dengan merumuskan hal-hal berikut: a. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes, b. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes, c. Bentuk badan hukum BUMDes, d. Sumber permodalan BUMDes, e. Unit-Unit usaha BUMDes, f. Organisasi BUMDes, g. Pengawasan BUMDes, h. Pertanggungjawaban BUMDes, i. Jika dipandang perlu membetuk Panitia Ad-hoc perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes. Tahap II Pengaturan keorganisasian BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Penitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut: a. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku, b. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes, c. Aanggaran Dasar BUMDes, d. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes, e. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes, f. Aturan kerjasama dengan pihak lain, g. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes, Tahap III : Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes, dengan aktivitas: a. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, b. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, c. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes, d. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes, e. Penyusunan rencana kerja BUMDes. 3.4. Permodalan BUMDes Pasal 79 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, menjelaskan bahwa permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berasal dari : a. Pemerintah Desa, b. Tabungan masyarakat, c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, d. Pinjaman, dan/atau e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk pendirian dan pengembangan BUMDes dapat memperoleh modal dari berbagai sumber yaitu: 1. Modal yang berasal dari kekayaan dan aset desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dari Lembaga Keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada BUMDes. 2. Modal yang bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa melalui APBDes, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset atau dana yang ada di desa namun merupakan pembiayaan program yang digulirkan kepada masyarakat dapat dijadikan modal BUMDes dengan terlebih dahulu dipindahbukukan sebagai aset desa, dan dicatat sebagai penyertaan modal dari desa saat pendirian BUMDes. 3. Modal yang bersumber dari penyertaan modal pihak ketiga yang hakhak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes. 4. Modal yang bersumber dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lainnya dengan persetujuan BPD yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa. BAB IV KELEMBAGAAN BUMDes 4.1. Struktur Organisasi BUMDes BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggunganjawab) antar personil atau pengelola BUMDes. Pengorganisasian adalah cara pengaturan pekerjaan dan pembagiannya diantara pengelola organisasi agar tujuan BUMDes dicapai secara efisien dan efektif. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang hendak dicapainya yaitu pertumbuhan dan keberlanjutan dengan memanfaatkan atau mengelola sumberdaya yang ada. Untuk itu perlu suatu sistem agar seluruh aktivitas organiasasi tearah untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem pengendalian manajemen menjadi penting yang tergambar dari struktur organisasi tersebut. Berikut struktur organisasi BUMDes yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Gambar 2. Struktur Organisasi BUMDes 4.2. Tata Kelola BUMDes Sesuai dengan struktur organisasi tersebut, maka tata kelola BUMDes dijelaskan sebagai berikut: 1. Kepala Desa Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa merupakan penanggung jawab atas seluruh aktivitas yang terjadi di desa. Oleh sebab itu, Kepala Desa menjadi penanggung jawab atas perkembangan dan keberlangsungan BUMDes yang didirikan. 2. Badan Pengawas Fungsi Badan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan unsurpenyeimbang (check and balance) untuk mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes yang dilakukan oleh Direktur. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang didirikan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dan meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan, maka pelaksanaan tugas pengawasan adalah sangat penting. Oleh karena itu Badan Pengawas wajib memahami dan melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dengan sebaik mungkin. Badan Pengawas adalah organ BUMDes yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus dan bertugas mengawasi kebijaksanaan Direktur dalam menjalankan organisasi BUMDes serta memberi nasihat kepada Direktur dan pengelola lainnya. Badan Pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap pengurusan BUMDes, pengawasan kepada Direktur dan pengelola lainnya yang terdapat dalam susunan organisasi serta bertanggung jawab kepada musyawarah umum BUMDes dan musyawarah desa. Secara umum tugas pokok Badan Pengawas adalah: a. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan BUMDes. b. Memberikan nasihat kepada Direktur dan Pengelola lainnya sesuai dengan struktur organisasi dalam melakukan pengelolaan BUMDes. 2.a. Keanggotaan Badan Pengawas Kenggotaan dan komposisi Badan Pengawas adalah sebagai berikut: 1. Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan tidak melebihi jumlah Pengelola BUMDes (sesuai kesepakatan dalam struktur organisasi), seorang di antaranya diangkat sebagai Koordinator Pengawas. 2. Komposisi keanggotaan Badan Pengawas BUMDes terdiri dari Kepala Desa (ex-officio), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (ex-officio), dan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa atau sebutan lain, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) atau sebutan lain di Kabupaten (ex-officio), dan anggota Badan Pengawas BUMDes yang dipilih dari masyarakat desa. 3. Anggota Badan Pengawas yang berasal dari kalangan di luar Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah, dipilih dalam musyawarah desa dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menjabat sebagai Direktur atau Pengelola perusahaan daerah, b. Tidak bekerja pada dinas/lembaga atau badan lainnya di lingkungan Pemerintahan Desa dan Daerah, c. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMDes atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMDes dan afiliasinya, d. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Badan Pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMDes. Keberadaan Badan Pengawas dari kalangan di luar Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan masyarakat, pemodal (pemegang saham) minoritas, dan stakeholders lainnya. 2.b. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Badan Pengawas 1. Tugas-Tugas Badan Pengawas: a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direktur dan Pengelola BUMDes dalam menjalankan kegiatan BUMDes, b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes serta Rencana Kerja Tahunan danAnggaran Tahunan BUMDes, c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direktur dan Pengelola BUMDes, d. Mengkaji pembangunan penyebaran informasi dan transparansi pengelolaan BUMDes, e. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko, f. Mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance (GCG), g. Memantau kepatuhan BUMDes terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PERDA dan PERDES. 2.c. Tanggung Jawab Badan Pengawas: a. Mengusulkan Auditor Eksternal jika dibutuhkan untuk disahkan dalam Rapat Umum BUMDes dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal, b. Menyusun pembagian tugas di antara anggota Badan Pengawas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Badan Pengawas, c. Menyusun program kerja dan target kinerja Badan Pengawas tiap tahun serta mekanisme review terhadap kinerja Badan Pengawas, d. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Badan Pengawas kepada stakeholders, e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengawas kepada Rapat Umum BUMDes, 2.c. Kewajiban Badan Pengawas: a. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Rapan Umum BUMDes mengenai Rencana Jangka Panjang BUMDes dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes yang diusulkan Direktur dan Pengelola, b. Memberikan pendapat kepada Rapat Umum BUMDes mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan misi BUMDes, c. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direktur dan Pengelola, d. Menandatangani Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dan laporan tahunan, e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum BUMDes tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja BUMDes, 3. Direktur dan Manager Integritas dan kompetensi Direktur dan Manager BUMDes disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha yang dikelola BUMDes, sesuai denga perkembangan usaha yang dilakukan. Ketentuan, tugas dan tanggung jawab Direktur dijelaskan sebagai berikut : 3.a. Kualifikasi Direktur dan Manager Direktur dan Manager BUMDes yang dapat diangkat adalah orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes, 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, 3. Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) dengan anggota Badan Pengawas dan Pengelola BUMDes lainnya, 4. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu, 5. Memiliki Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau dibawahnya tetapi memiliki kualifikasi yang meyakinkan untuk menjalankan tugas-tugas Direktur dan Manager, 6. Umur masih produktif dan memiliki kecakapan untuk mengelola BUMDes. 3.b. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Direktur dan Manager 1. Tugas Direktur dan Manager: a. Memimpin dan mengurus BUMDes sesuai dengan kepentingan dan tujuan BUMDes, b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BUMDes, c. Memastikan seluruh aktivitas yang direncanakan berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat. 2. Tanggung Jawab Direktur dan Manager: a. Mewujudkan pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dan Rencana Tahunan BUMDes, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan, b. Melaksanakan manajemen risiko, c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang transparan kepada seluruh masyarakat desa, d. Menindaklanjuti saran dan kebutuhan pengembangan sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta melaporkannya kepada Badan Pengawas, e. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Badan Pengawas, antara lain mengenai f. suksesi/mutasi/promosi pengelola, program pengembangan SDM, dan program pengembangan usaha, g. Menyelenggarakan Rapat Umum BUMDes dan membuat risalah Rapat Umum BUMDes, h. Memperhatikan kepentingan masyarakat dan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku. 3. Kewajiban Direktur dan Manager: a. Menyiapkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes, yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, menandatanganinya bersama dengan Badan Pengawas, dan menyampaikannya kepada Rapat Umum BUMDes untuk mendapat pengesahan, b. Menyiapkan Rencana Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes, dan menyampaikannya kepada Badan Pengawas untuk ditelaah dan kepada Rapat Umum BUMDes untuk memperoleh pengesahan, c. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan termasuk pembukuan dan administrasi yang didasarkan atas pengendalian internal yang handal. d. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BUMDes dalam bentuk laporan jika diminta oleh Rapat Umum BUMDes, e. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/level dan unit-unit yang ada, f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani bersama Badan Pengawas kepada Rapat Umum BUMDes untuk memperoleh pengesahan, 4. Hak dan Wewenang Direktur dan Manager: a. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, termasuk kebijakan tentang personil pengelola, b. Mengangkat dan memberhentikan pengelola/pekerja berdasarkan aturan internal BUMDes dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direktur untuk mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan, sesuai dengan kebutuhan. 5. Organ Pendukung (Kepala Devisi, Kepala Unit, dan Staff) 5.a. Kedudukan dan Kualifikasi a. Organ Pendukung (Kepala Devisi, Kepala Unit, dan Staff) diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur BUMDes, b. b) Organ Pendukung (Kepala Devisi, Kepala Unit, dan Staff) BUMDes harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban secara baik. 5.b. Tugas dan Tanggung Jawab Organ Pendukung a. Mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum BUMDes, b. Menghadiri rapat Pengelola dan rapat gabungan antara Badan Pengawas dengan Pengelola BUMDes, c. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan BUMDes meliputi dokumen Rapat Umum BUMDes, risalah rapat Pengelola, risalah rapat gabungan antara Pengelola dengan Badan Pengawas, dan dokumen-dokumen BUMDes yang penting lainnya, d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya kepada Direktur secara berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan), e. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai BUMDes dari setiap unit usaha dan devisi, f. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai public document, g. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang BUMDes yang disampaikan kepada stakeholders melalui media informasi BUMDes, h. Memastikan seluruh aktivitas unit kerja dan devisi yang dipimpin berjalan dengan baik untuk kepentingan BUMDes dan seluruh masyarakat desa, 4.3. Proses Tata Kelola (Good Corporate Governance) BUMDes 1. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas a. Anggota Badan Pengawas (selain Kepala Desa, Kepala BPD, dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten) diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum BUMDes, b. b) Pemilihan calon anggota Badan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktu demi kemajuan BUMDes, c. c) Masa jabatan anggota Badan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, d. d) Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Badan Pengawas sebelum berakhir masa jabatan harus dilakukan oleh Rapat Umum BUMDes dengan menyebutkan alasan, dan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Badan Pengawas tersebut untuk hadir dan membela diri dalam Rapat Umum BUMDes, e. e) Rapat Umum BUMDes dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Badan Pengawas dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya, f. f) Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara waktu, harus dilaksanakan Rapat Umum BUMDes untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut. g. g) Apabila Rapat Umum BUMDes yang dimaksud tidak terselenggara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur a. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum BUMDes, b. Pemilihan calon Direktur dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola BUMDes, c. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (jika diperlukan), dan calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai Direktur, d. Masa jabatan Direktur ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, e. Pemberhentian Direktur sewaktu-waktu sebelum berakhir masa jabatan harus dilakukan oleh Rapat Umum BUMDes dengan menyebutkan alasan. f. Direktur dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan rapat Badan Pengawas yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan Direktur bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya, g. Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara harus dilaksanakan Rapat Umum BUMDes untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Direktur yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri. h. Apabila Rapat Umum BUMDes yang dimaksud tidak terselenggara maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. 4.4. Rencana Pengembangan BUMDes 1. Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes 1.1. Muatan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes a. Latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran BUMDes, struktur organisasi dan susunan keanggotaan Badan Pengawasdan Direktur serta perkembangan BUMDes 5 (lima) tahun terakhir (ika sudah berdiri), b. Kondisi BUMDes saat ini (jika sudah berdiri), yang mencakup posisi persaingan disertai dengan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) dan hasil pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi, c. Keadaan BUMDes yang dikehendaki di masa yang akan datang, mencakup sasaran dan target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun, d. Proyeksi keuangan BUMDes mencakup asumsi yang digunakan, rencana investasi dan sumber pendanaan (modal), proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun, e. Capaian kerjasama strategis yang sudah dilakukan dan rencana jejaring kerjasama potensial yang akan dilakukan, f. Kebijakan penataan dan pengembangan unit-unit usaha untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. 1.2. Penyusunan dan Pengesahan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direktur dan manajemen dalam menggunakan sumberdaya dan dana BUMDes kearah pencapaian hasil serta peningkatan nilai/pertumbuhan dan produktivitas BUMDes dalam jangka panjang. Proses penyusunan dan pengesahan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka panjang yang berorientasi pada masa depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan kondisi BUMDes saat ini dan keadaan yang diharapkan di masa mendatang, 2. Perumusan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dilakukan oleh Direktur beserta jajaran manajemen/pengelola BUMDes dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up, 3. Proses penyusunan dan pengesahan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes mencakup: a. Penyusunan oleh Direktur, dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal BUMDes, melakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), mempertimbangkan masukan yang diperoleh dari berbagai fungsi/unit kerja dan unit usaha yang akan dikembangkan, b. Penyampaian rancangan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes oleh Direktur kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan klarifikasi, masukan, dan rekomendasi, c. Pengusulan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes yang telah disetujui oleh Badan Pengawas dan Direktur dilakukan oleh Direktur untuk mendapat persetujuan Rapat Umum BUMDes, d. Direktur wajib menyampaikan rancangan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes periode berikutnya kepada Kepala Desa untuk disahkan dalam Rapat Umum BUMDes, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes periode sebelumnya, e. Pengesahan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes oleh Kepala Desa secara lengkap. 2. Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes 2.1. Muatan RKAP a. Asumsi dasar penyusunan Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes (parameter yang digunakan), b. Evaluasi pelaksanaan Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes tahun sebelumnya, c. Rencana kerja BUMDes, d. Anggaran BUMDes, e. Proyeksi keuangan pokok BUMDes, f. Proyeksi keuangan pokok unit-unit usaha BUMDes, g. Tingkat kinerja BUMDes, h. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum BUMDes. 2.2. Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes didasarkan pada penjabaran Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes untuk satu tahun, mencakup berbagai program kegiatan tahunan BUMDes yang lebih rinci, b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes dilakukan oleh Direktur beserta jajaran manajemen/pengelola BUMDes dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up, dengan memperhatikan arahan Badan Pengawas, c. Direktur wajib menyampaikan rancangan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes kepada Rapat Umum BUMDes selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran BUMDes, d. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes dilakukan oleh Rapat Umum BUMDes setelah dibahas bersama oleh Kepala Desa, Badan Pengawas, dan Direktur. e. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. f. Dalam hal permohonan persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunannya. 2.3. Pelaksanaan dan Monitoring Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes a. Setiap Unit Usaha dan Devisi menyampaikan kepada Direktur laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes secara triwulanan dan tahunan dan laporan pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes secara tahunan, b. Laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dibuat oleh Direktur dan disampaikan kepada Badan Pengawas dan Kepala Desa secara tahunan, c. Laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes dibuat oleh Direktur dan disampaikan kepada Badan Pengawas dan Kepala Desa secara triwulanan dan tahunan. d. Pelaksanaan dan pencapaian Rencana Pengembangan Jangka Panjang BUMDes dan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes harus diawasi oleh Badan Pengawas. Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Badan Pengawas dalam Rapat Umum BUMDes sebagai bagian dari penilaian kinerja Direktur, e. Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan BUMDes atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika terdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 4.5. Rekrutmen dan Pemberhentian Pengelola BUMDes Pengelolaan sumberdaya manusia pengelola untuk mencapai tujuan BUMDes meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan program orientasi, penempatan, pengembangan, mutasi, dan pemberhentian pengelola. Pengelolaan sumberdaya manusia dimaksudkan untuk memastikan bahwa BUMDes selalu memiliki sumberdaya manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan BUMDes. Tata kelola sumberdaya manusia BUMDes tersebut dilakukan sebagai berikut: a. Perencanaan sumberdaya manusia/pengelola dilakukan berdasarkan analisis organisasi (disain pekerjaan, pekerjaan, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi, perputaran pekerja) dan analisis kebutuhan jabatan sesuai dengan strategi bisnis dan perkembangan BUMDes, b. Dalam melakukan analisis organisasi harus dipertimbangkan visi, misi, tujuan dan strategi, bila perlu melakukan benchmarking (perbandingan standar) ke bentuk lembaga sejenis, c. Dalam melakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil analisis organisasi, beban kerja, anggaran BUMDes, dan data kekuatan pengelola yang ada, d. Sumber tenaga kerja untuk pengelola berasal dari pemuda/pemudi desa sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. e. Kebutuhan tenaga kerja untuk pengelola diiformasikan secara transparan melalui pengumuman. f. Penerimaan tenaga kerja untuk pengelola dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan obyektif, g. Proses seleksi dilakukan sekurang-kurangnya melalui seleksi administrasi, tes kemampuan, dan tes kesehatan serta diupayakan melibatkan pemerintah desa atau instansi pemerintah yang kompeten, h. BUMDes dan pekerja/pengelola wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, i. Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan BUMDes berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan prinsipprinsip the right man at the right place dan equal pay for equal job, j. Pengembangan pekerja/pengelola perlu dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur penugasan khusus guna pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja BUMDes, pemenuhan kompetensi, dan sekaligus pengembangan kinerja pekerja, k. Mutasi pekerja/pengelola dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi, l. Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier pekerja dan kebutuhan BUMDes, m. Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan punishment dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, n. Setiap pekerja/pengelola diberikan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih guna mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, o. Perusahaan akan melakukan mutasi bagi Pekerja yang telah bekerja maksimal 4 (empat) tahun di tempat yang terpencil atau berkategori khusus. p. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan internal BUMDes. 4.6. Rapat-Rapat BUMDes 1. Rapat Umum BUMDes a. Persiapan Rapat Umum BUMDes 1. Pemanggilan untuk Rapat Umum Tahunan disampaikan kepada seluruh komponen masyarakat desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum acara Rapat Umum BUMDes dilaksanakan. Surat atau media pemberitahuan harus mencakup informasi mengenai: • Agenda Rapat Umum BUMDes, • Materi, usulan, dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara Rapat Umum BUMDes, • Hari, tanggal, dan pukul diadakannya Rapat Umum BUMDes, • Tempat pelaksanaan Rapat Umum BUMDes. 2. Tempat pelaksanaan Rapat Umum BUMDes adalah di lokasi tempat beroperasinya BUMDes (desa), b. Pelaksanaan Rapat 1. Rapat Umum BUMDes dipimpin oleh Kepala Desa selaku kuasa pemegang saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Kepala Desa, 2. Rapat Umum BUMDes diawali dengan pembacaan Tata Tertib Rapat Umum BUMDes, 3. Rapat Umum BUMDes membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda Rapat Umum BUMDes, 4. Agenda tambahan Rapat Umum BUMDes dapat dibahas jika disetujui oleh Rapat Umum BUMDes. c. Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Umum BUMDes dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil, 2. Keputusan Rapat Umum BUMDes diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah. d. Pendokumentasian Hasil RUPS 1. Kepala Devisi Administrasi membuat Risalah Rapat Umum BUMDes dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum BUMDes, 2. Risalah Rapat Umum BUMDes harus ditandatangani Ketua Rapat dan Kepala Desa, 3. Risalah Rapat Umum BUMDes harus didokumentasikan dan disimpan oleh Kepala Devisi Administrasi BUMDes, 4. Kepala Desa berhak memperoleh Risalah Rapat Umum BUMDes. 2. Rapat Badan Pengawas a. Penentuan Agenda Rapat 1. Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa atau kegiatan (calendar of events) Badan Pengawas, evaluasi hasil rapat sebelumnya dan hal-hal lain yang dianggap perlu, 2. Agenda rapat harus diberikan oleh kepada anggota Badan Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya, 3. Agenda tambahan dapat dibahas jika disetujui pimpinan rapat. b. Pelaksanaan Rapat 1. Rapat Badan Pengawas dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan jika dipandang perlu, 2. Rapat Badan Pengawas dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Badan Pengawas, atau oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Badan Pengawas atau atas kesepakatan tertulis rapat Badan Pengawas sebelumnya, 3. Rapat Badan Pengawas diadakan di desa atau di tempat lain yang disepakati, 4. Badan Pengawas harus menetapkan tata tertib rapat Badan Pengawas yang dibacakan dalam setiap rapat Badan Pengawas, 5. Anggota Badan Pengawas yang tidak hadir dalam suatu rapat Badan Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Badan Pengawas lainnya, dengan kuasa tertulis. c. Pengambilan Keputusan 1. Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Badan Pengawas, 2. Keputusan dalam rapat Badan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, 3. Suara kosong dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Badan Pengawas, 4. Badan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Badan Pengawas, dengan ketentuan bahwa semua anggota Badan Pengawas telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis (circular letter) terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut, 5. Keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama (collegial). d. Pendokumentasian hasil Rapat 1. Risalah rapat Badan Pengawas harus dibuat untuk setiap rapat Badan Pengawas dan ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengawas yang hadir, 2. Risalah rapat harus memuat semua hal yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Badan Pengawas tersebut (jika ada), 3. Setiap anggota Badan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Badan Pengawas, 4. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengiriman risalah rapat, setiap anggota Badan Pengawas harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usulan perbaikannya (jika ada), 5. Risalah rapat asli dari setiap rapat Badan Pengawas harus didokumentasikan dan disimpan oleh Badan Pengawas serta harus selalu tersedia. 3. Rapat Pengelola BUMDes a. Penentuan Agenda Rapat 1. Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa atau kegiatan yang diperlukan (calendar of events) Pengelola BUMDes dan hal-hal lain yang dianggap perlu, 2. Agenda rapat harus diberikan oleh Kepala Devisi Administrasi kepada undangan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya. b. Pelaksanaan Rapat 1. Rapat Pengelola BUMDes diadakan secara berkala sekurangkurangnya sekali dalam sebulan dan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis oleh seorang atau lebih anggota Pengelola BUMDes, 2. Pemanggilan untuk rapat Pengelola BUMDes yang dilakukan secara berkala dilakukan secara tertulis oleh Kepala Devisi Administrasi BUMDes dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat, 3. Pemanggilan untuk rapat Pengelola BUMDes yang dilakukan sewaktu-waktu dibuat oleh pihak yang meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota Pengelola BUMDes dan Kepala Devisi Administrasi BUMDes dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat rapat, 4. Rapat Pengelola BUMDes dipimpin oleh Direktur atau oleh seorang anggota Pengelola BUMDes yang ditunjuk khusus oleh Direktur untuk memimpin rapat Pengelola BUMDes. c. Pengambilan Keputusan 1. Keputusan dalam rapat Pengelola BUMDes diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Apabila jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka Pimpinan Rapat yang menentukannya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban. 4. Suara kosong (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Pengelola BUMDes, 5. Direktur dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengelola BUMDes, dengan ketentuan bahwa semua anggota Pengelola BUMDes telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis (circular letter) terhadap usul yang dimaksud persetujuan tersebut, 6. Keputusan hasil rapat yang dikeputusan bersama (collegial). d. Pendokumentasian Rapat 1. Risalah rapat dibuat oleh Kepala Devisi Administrasi untuk setiap rapat Pengelola BUMDes dan ditandatangani oleh seluruh Pengelola BUMDes yang hadir, 2. Risalah rapat tersebut harus memuat semua materi rapat yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan mencantumkan mpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Pengelola BUMDes tersebut (jika ada), 3. Setiap anggota Pengelola BUMDes berhak menerima salinan risalah rapat Pengelola BUMDes, 4. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak pengiriman risalah rapat, setiap anggota Pengelola BUMDes harus menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usulan perbaikan, 5. Risalah rapat asli dari setiap rapat Pengelola BUMDes harus didokumentasikan dan disimpan oleh Kepala Devisi Administrasi BUMDes serta harus selalu tersedia. BAB V PENGEMBANGAN USAHA BUMDes 1.1. Perencanaan Usaha Usaha atau bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengkombinasikan sumberdaya atau faktorfaktor produksi untuk menyediakan barang dan/atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha (business profit). suatu usaha atau bisnis akan selalu berhubungan dengan pengharapan (expectation), yaitu harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Suatu usaha memiliki harapan untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya adalah penuh ketidak pastian. Artinya, bisa menguntungkan dan bisa juga tidak menguntungkan. Jadi suatu usaha selalu mengandung risiko. Karena itu supaya usaha yang akan dijalankan berhasil, perlu dibuat perencanaannya terlebih dahulu. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program dan anggaran. Perencanaan usaha BUMDes adalah sebagai proses penentuan visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau bisnis BUMDes Dengan demikian, perencanaan usaha BUMDes memuat hal-hal sebagai berikut : a. Visi: yaitu cita-cita masa depan BUMDes yang akan melakukan usaha tersebut. b. Misi: yaitu maksud khas dan mendasar yang membedakan BUMDes dengan lembaga usaha lain di desa serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha BUMDes yang akan dilakukan. c. Tujuan: yaitu hasil yang ingin dicapai dari usaha yang dikembangkan oleh BUMDes. d. Strategi: adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumberdaya atau faktor produksi yang dimiliki. Dalam dunia bisnis dikenal beberapa strategi yang biasa diterapkan perusahaan yaitu: • Defender: yaitu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. • Prospector: yaitu strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. • Analyzer: strategi bisnis yang dijalankan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan prospektor. Strategi bisnis seperti ini bertujuan meraih keuntungan dengan meminimalkan risiko. • Kepemimpinan dalam biaya (cost-leadership strategy): yaitu strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. • Diferensiasi (differentiation strategy): yaitu: strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Keunikan tersebut bisa dicirikan oleh kualitas yang tinggi, pelayanan yang prima, maupun rancangan produk yang inovatif. • Fokus (focus strategy): yaitu strategi bisnis yang diarahkan dalam segmen pasar yang sempit yang dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan biaya (cost focus) atau fokus dalam diferensiasi (differentiation focus). Agar unit-unit usaha BUMDes yang akan dijalankan memiliki anfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa dan pembangunan desa, maka sifat perencanaan usaha BUMDes harus disusun dengan kaidah-kaidah sebagai berikut : 1. Fokus: artinya perencanaan usaha BUMDes dibuat berdasarkan visi, misi tertentu serta tujuan yang jelas untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang sejahtera. 2. Rasional dan faktual: artinya perencanaan usaha BUMDes dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, berorientasi masa depan serta didukung dengan fakta-fakta usaha ekonomi produktif dan permasalahan pengembangan ekonomi masyarakat desa, dan pembanguna desa. 3. Berkesinambungan dan estimasi: artinya perencanaan usaha BUMDes dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa yang akan datang. 4. Preparasi dan fleksibel: artinya perencanaan usaha BUMDes dibuat sebagai persiapan, yaitu pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. 5. Operasional, artinya perencanaan usaha BUMDes dibuat sesederhana mungkin, rinci serta dapat dilaksanakan. Perencanaan usaha BUMDes harus memiliki sifat-sifat di atas, sehingga perencanaan usaha BUMDes tersebut bermanfaat bagi pelaksanaan usaha BUMDes. Manfaat perencanaan usaha BUMDes adalah: a. Pekerjaan atau aktivitas pengembanga usaha-usaha BUMDes dapat dilakukan secara teratur dan dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. b. Menghindari pekerjaan atau aktivitas yang tidak produktif serta penggunaan sumberdaya yang lebih efisien untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa. c. Menyediakan alat evaluasi untuk menentukan berhasilan usaha BUMDes. d. Menyediakan landasan untuk pengawasan dan upaya perbaikan pengembangan dan pelaksanaan usaha-usaha BUMDes sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 1.1. Proses Penyusunan Perencanaan Usaha Perencanaan usaha BUMDes adalah proses membuat perencanaan usaha BUMDes yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah yang dimaksud dapat diragakan sebagai berikut: Gambar 3. Proses Penyusunan Perencanaan Usaha BUMDes • Langkah I Mengidentifikasi peluang usaha Pada umumnya, suatu produk dari aktivitas produktif masyarakat berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan apabila penawaran untuk produk tersebut masih lebih kecil dari permintaannya. Peluang usaha muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Jadi peluang usaha dicirikan oleh masih adanya permintaan pasar untuk produk tersebut. • Langkah II Menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan Berdasarkan langkah indentifikasi akan diperoleh berbagai alternatif jenis usaha BUMDes yang mungkin dipilih. Dari berbagai alternatif jenis usaha yang berpotensi dikembangkan selanjutnya dilakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan dan dipandang paling menguntungkan dan memiliki kaitan yang kuat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin menjadi pendukung maupun penghambat usaha. Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain: a. Jumlah masyarakat (RT) yang melaksanakan aktivitas usaha tersebut, b. Jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan, c. Ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya, d. Ketersediaan dan kemampuan tenaga kerja yang diperlukan, e. Prospek pemasaran produk yang dihasilkan, f. Cara-cara pendistribusian yang akan dilakukan, g. Daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, h. Selera konsumen. • Langkah III Melakukan studi kelayakan usaha Studi Kelayakan Usaha (SKU) atau feasibillity studi adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu gagasan usaha BUMDes yang akan dilaksanakan. Maksud layak dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut : a. Aspek pasar dan pemasaran Kelayakan usaha BUMDes yang akan dikembangkan dilihat dari aspek pasar dan pemasaran ditunjukkan oleh ada tidaknya peluang pasar untuk diraih. Suatu jenis usaha layak dilaksanakan apabila jenis usaha tersebut memiliki peluang pasar yang relatif tinggi. Peluang pasar ditunjukkan oleh ekses permintaan. Ekses permintaan terjadi jika jumlah permintaan melebihi jumlah penawarannya. Semakin tinggi ekses permintaan, semakin tinggi peluang pasar, dan karena itu semakin layak jenis usaha tersebut untuk dilaksanakan. b. Aspek produksi Kelayakan usaha BUMDes dilihat dari aspek produksi diantaranya berkenaan dengan lokasi usaha yang direncanakan, fasilitas dan peralatan produksi, pasokan bahan baku, serta ketersediaan tenaga kerja. Suatu aktivitas ekonomi dikatakan layak dilihat dari aspek produksi ditandai oleh lokasi usaha yang strategis, tersedianya fasilitas dan peralatan produksi yang memadai, tersedianya pasokan bahan baku yang terus menerus, serta tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan. c. Aspek financial Kelayakan usaha BUMDes dilihat dari aspek financial berkenaan dengan manfaat yang mungkin diperoleh oleh investor atau pengusaha. Manfaat ini disebut sebagai laba bisnis atau laba usaha (business profit), yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Dilihat dari aspek finansial, suatu jenis usaha layak dilakukan apabila jenis usaha tersebut mampu memberikan laba usaha yang memadai kepada investor dan/atau kepada pengusaha yang menjalankan usaha tersebut. d. Aspek organisasi dan manajemen Kelayakan usaha BUMDes dilihat dari aspek organisasi dan manajemen berkenaan dengan struktur usaha, struktur organisasi, serta tim manajemen yang mengelola jenis usaha yang direncanakan. • Langkah IV Menyusun rencana pengembangan usaha Langkah terakhir dalam proses perencanaan usaha BUMDes adalah membuat dokumen rencana usaha secaratertulis. 5.3. Pengembangan Usaha BUMDes Untuk memberikan manfaat BUMDes bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dan juga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), maka usaha-usaha BUMDes perlu dikembangkan. Pengembangan usaha BUMDes bisa dilakukan dengan beberapa teknik yaitu: 1. Perluasan skala usaha dari unit usaha yang sudah ada, 2. Perluasan cakupan usaha dari unit usaha yang sudah ada, 3. Perluasan dengan kerjasama, penggabungan dan ekspansi baru. a. Pengembangan usaha dengan Perluasan Skala Usaha Pengembangan usaha BUMDes dengan perluasan skala usaha dapat dilakukan peningkatan skala produksi unit usaha yang dilakukan dengan cara: • Peningkatan kapasitas produksi, melalui peningkatan jumlah pelaku (masyarakat) yang terlibat dalam aktivitas usaha tersebut, penambahan tenaga kerja, peningkatan teknologi, perluasan lokasi usaha, dan perluasan sistem distribusi serta jaringan usaha. • menambah kapasitas mesin dan kapasitas tenaga kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Dengan kata lain menambah skala produksi dengan menambah faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, bahan baku dan kemungkinan pemasaran. • menambah jenis-jenis barang atau jasa yang akan dihasilkan atau diusahakan (diversifikasi usaha). Pengembangan usaha bisa dilakukan hanya apabila akan menurunkan biaya jangka panjang, sehingga akan menambah skala ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan skala usaha hanya akan meningkatkan biaya, maka pengembangan skala usaha tidak baik untuk dilakukan. Jadi, peningkatan skala usaha hanya bisa dilakukan dengan cara peningkatan output menurunkan biaya rata-rata jangka panjang. Teknik pengembangan skala usaha sangat tergantung juga pada produktivitas faktor-faktor produksi seperti produktivitas tenaga kerja, dan produktivitas modal. Oleh sebab itu, perluasan skala usaha harus dilihat dari aspek: a. produktivitas modal dan tenaga kerja, b. biaya tetap dan biaya variable, c. biaya rata, dan d. skala produksi yang paling menguntungkan. b. Pengembangan Usaha dengan Perluasan Cakupan Usaha Pengembangan usaha dengan menambah cakupan usaha bias dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru dan wilayah usaha baru, serta jenis produk barang dan jasa baru yang bervariasi jenisnya. Pengembangan cakupan usaha baru sering juga dinamakan diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha dapat dilakukan pada suatu bidang usaha saja, misalnya dengan melakukan diversifikasi vertical (downstream dan upstream business) dengan melakukan usaha-usaha agroindustri (pengolahan hasil), agrowisata, pemasaran, dan macammacam diversifikasi lainnya. Perluasan cakupan usaha yang dilakukan BUMDes pada prinsipnya merupakan pengembangan unit-unit usaha yang memungkinkan dilakukan dan layak secara ekonomi untuk memberikan keuntungan kepada BUMDes. Pengembangan cakupan usaha BUMDes harus didasrkan pada usaha yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa, mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat desa, dan mengkonsolidasikan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat desa. Perluasan cakupan usaha BUMDes juga dapat diarahkan pada pengembangan unit-unit usaha yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat desa yang dikelola secara bisnis oleh BUMDes. Unit-unit usaha yang demikian bersifat usaha yang dapat mengatasi permasalahan masyarakat desa, misalnya: usaha air bersih desa, usaha listrik desa, usaha pendidikan, dan lain-lain yang merupakan pelaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat desa. BAB VI PENGELOLAAN ASET BUMDes 6.1. Kebijakan Umum Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (optimalisasi) atas setiap aset BUMDes (highest and best uses) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan desa. 6.2. Tujuan Pengelolaan Aset a. Pengelolaan aset harus ditujukan untuk memberikan keuntungan pada BUMDes, masyarakat, desa, dan stakeholders lainnya secara optimal, untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan nilai, memperoleh keuntungan, dan meningkatkan return on asset (ROA) b. Pengelolaan aset BUMDes harus transparan dan dikelola dengan sistem informasi dan data aset BUMDes yang baik, untuk: • Menyajikan informasi yang akurat dan tertib tentang kondisi aset, baik aspek fisik, nilai, legal, pajak, asuransi maupun atribut aset lainnya sebagai dasar untuk penyusunan strategi pemanfaatan aset secara optimal, • Memberikan kemudahan bagi proses pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset, • Merencanakan pola optimalisasi aset baik untuk mendukung kegiatan usaha maupun pemanfaatannya secara operasional. 6.3. Penanggung Jawab a. Direktur menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengenai pengelolaan aset yang berlaku standar di seluruh BUMDes. b. Direktur menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap aset. 6.4. Pemanfaatan a. Direktur harus menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme penggunaan aset. b. Aset yang berupa sarana dan fasilitas BUMDes dapat dimanfaatkan/dikelola pihak lain dengan pertimbangan komersil tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok BUMDes. 6.5. Pemeliharaan dan Pengamanan a. BUMDes merencanakan pemeliharaan aset secara terjadwal, b. Pelaksanaan rencana pemeliharaan disusun secara profesional, didokumentasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten, c. BUMDes memiliki rencana kerja dan mekanisme pemeliharaan aset untuk menjaga keamanan, kehandalan dan ketertiban administrasi aset, d. Pengamanan meliputi seluruh aset-aset BUMDes baik pengamanan fisik maupun non fisik terhadap aset strategis dan nilai ekonomis tinggi. e. BUMDes melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh aset yang dimiliki, f. Perlindungan aset melalui asuransi hanya diperuntukkan bagi aset yang beresiko tinggi, g. BUMDes menetapkan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan tingkat kemudahan akses atas fisik aset BUMDes. 6.6. Penyelesaian permasalahan a. Terhadap aset BUMDes yang menjadi sengketa dengan pihak lain diselesaikan dengan transparan, fairness serta selalu mengutamakan kepentingan BUMDes, b. Bila dipandang perlu, BUMDes dapat menggunakan bantuan hukum/pengacara profesional untuk memenuhi prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa aset. 6.7. Pelepasan dan Penghapusan a. Fungsi pengelola aset atau pejabat yang ditunjuk secara berkala melakukan analisis atas manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisi fisik, perkembangan teknologi, maupun perkembangan bisnis BUMDes, b. Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non-produktif) dapat diusulkan untuk dijual, dipertukarkan, dikerjasamakan atau dihapuskan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, perundang-undangan dan peraturan BUMDes yang berlaku. 6.8. Administrasi dan Pengendalian a. Setiap aset yang dimiliki oleh BUMDes didukung dengan dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan yang sah, b. Dalam hal aset yang tidak mempunyai dokumen pendukung, harus ditelusuri asal usulnya, agar dibuat berita acara yang melibatkan fungsi-fungsi terkait seperti Hukum dan Perundangan untuk memproses dokumen legal yang diperlukan (dilegalkan), c. Fungsi hukum (legal officer) bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keabsahan dari dokumen kepemilikan atas aset BUMDes. d. Fungsi Keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen tersebut. e. Sistem administrasi aset yang meliputi penerimaan, mutasi, penurunan nilai, pengakuan, pencatatan, pengkodean, penghapusan, dan pelaporan aset dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi. 6.9. Pelaporan a. Pelaporan mencakup aspek keberadaan, lokasi, ketepatan penilaian kondisi aset, dan pertanggungjawaban,. b. Petugas yang bertugas mengawasi aset harus melaporkan asset BUMDes secara berkala kepada penanggung jawab aset. BAB VII PENGELOLAAN DOKUMEN BUMDes 7.1. Kebijakan Umum Pengelolaan dokumen dan arsip BUMDes dilandasi dengan prinsip penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia simpan suatu dokumen. 7.2. Tujuan Pengelolaan Dokumen BUMDes a. Menyajikan informasi/data yang benar, cepat, tepat dan akurat melalui administrasi yang tertib dan terencana serta dapat dipertanggungjawabkan, b. Memberi kemudahan dalam proses pengambilan keputusan bagi pengelola/manajemen BUMDes. c. Tertatanya dokumen/arsip BUMDes dengan baik, rapi dan teratur. 7.3. Penanggung jawab Direksi menunjuk Kepala Devisi Administrasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen/arsip BUMDes. 7. 4. Pemeliharaan dan Pengamanan dokumen /arsip BUMDes a. Pelaksanaan pemeliharaan dokumen/arsip yang bernilai guna aktif dan dinamis dilaksanakan dengan baik oleh fungsi pencipta dokumen, b. Tiap fungsi/unit kerja di lingkungan BUMDes memiliki rencana dan mekanisme pemeliharaan dokumen/arsip untuk menjaga keamanan dan ketertiban administrasi BUMDes. c. Pengamanan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip BUMDes dengan prioritas pengamanan fisik terhadap dokumen/arsip yang sifatnya lebih strategis yaitu arsip vital, penting dan rahasia. d. BUMDes melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh dokumen/arsip BUMDes yang dimiliki dengan mempertimbangkan aspek cost and benefit dan nilai resiko. 7.5. Penyusutan dan pemusnahan dokumen/arsip BUMDes a. Dokumen/arsip BUMDes disimpan menurut nilai guna dan usia simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. BUMDes membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip BUMDes yang dapat disusutkan dan dimusnahkan. c. Dokumen/arsip BUMDes dapat disusutkan dan dimusnahkan berdasarkan buku Jadwal Retensi Arsip (JRA). d. Pejabat, pekerja dan fungsi di lingkungan BUMDes harus mengadakan penilaian kembali secara berkala/periodic terhadap dokumen/arsip yang ada di lingkungan kerjanya. 7.6. Penyaluran dokumen/arsip in-aktif a. Fungsi pengelola/unit pencipta dokumen atau pejabat/pekerja yang ditunjuk secara berkala melakukan analisis nilai guna dan usia simpan dokumen yang ada di unit kerja masing-masing. b. Direktur menetapkan tempat atau ruangan untuk menyimpan arsip/dokumen BUMDes yang masih aktif. BAB VIII PENUTUP Pengembangan kelembagaan ekonomi di pedesaan melalui BUMDes pada prinsipnya merupakan upaya konsolidasi aktivitas ekonomi produktif masyarakat pedesaan. Menumbuh-kembangkan nilainilai yang melandasi berkembangnya BUMDes dengan pemanfaatan social capital dan local-knowledge, institusi lokal dan sejenisnya sebagai pintu masuk dalam setiap proses pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini sangat penting untuk ditekankan agar konflik social dapat dihindari atau bahkan dicegah. Pengembangan SDM yang terkait langsung dengan setiap upaya pengembangan usaha produktif primer hingga tersier, harus dilakuan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan kreasi nilai tambah. Pengembangan kelembagaan/institusi yang mampu meminimalkan ongkos transaksi, membangun kebersamaan dan menghidupkan cara kerja yang dinamis dan efisien melalui pengembangan jaringan (network) yang andal, akan menjadi bahagian penting dari peningkatan usaha-usaha ekonomi pedesaan yang mandiri dan profesional. Operasionalisasi pendirian BUMDes perlu memperhatikan pewilayahan komoditas/produk sesuai dengan agroekosistem dan pembatas-pembatas ekologis sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan untuk suatu jenis produk/aktivitas ekonomi unggulan milik masyarakat sebagai media (wadah) transformasi masyarakat dari waktu ke waktu melalui pemanfaatan usaha produksi yang terintegrasi dengan industri lainnya. Usaha atau bisnis yang dilakukan oleh BUMDes tidak semata-mata didasarkan atas motivasi keuntungan maksimum BUMDes, namun harus mengembangkan nilai kerjasama, saling percaya dan pengembangan jaringan kerja (networking). Aspek keberlanjutan fungsi lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam perancangan (desain) usaha bisnis yang dilaksanakan oleh BUMDes. Akhir kata maksud dan tujuan pendirian BUMDes pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendirian BUMDes juga diharapkan akan menjadi stimulus bagi percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis yang difasilitasi oleh BUMDes diharapkan menjadi pendukung kekuatan ekonomi masyarakat. Terwujudnya peningkatan PADes akan meningkatkan kemampuan desa untuk melakukan pembangunan dengan prakarsa lokal. Dengan demikian dalam jangka panjang akan terwujud desa yang mandiri dan otonom yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Peran pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) menjadi salah satu faktor dominan dalam mewujudkan pengembangan BUMDes di Provinsi Riau. Keterlibatan dan pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, dan penyediaan aspek legal (seperti PERDA) menjadi hal yang penting untuk saat ini. Akhirnya, kita semua berharap semoga upaya untuk membangun otonomi desa menjadi cita-cita bersama demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Petunjuk Teknis Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu dari pedoman operasional Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang disusun sebagai : • Panduan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diharapkan pedoman ini akan menjadi acuan utama bagi pelaku program PPD untuk semua tingkatan, sesuai dengan peran masing-masing. • Sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan, maka pedoman ini akan mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan PPD. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA PROVINSI RIAU Drs. H.M.WARDAN, MP Pembina Utama Muda NIP.19610102 198503 1 005

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar